Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan Family Tree Peraturan Perundang-undangan Kementerian PUPR, dan Persiapan Pengusulan Program Legislasi Kementerian PUPR Tahun 2025
Hai Sobat JDIH PUPR!
Bekasi - Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola regulasi, Biro Hukum Kementerian PUPR tengah melaksanakan rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan Family Tree Peraturan Perundang-undangan Kementerian PUPR, dan Persiapan Pengusulan Program Legislasi Kementerian PUPR Tahun 2025, kamis (24/10/2024) sampai dengan Jumat (25/10/2024). Rapat dilaksanakan secara hybrid baik luring dan daring melalui aplikasi zoom dan dibuka oleh Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, Bapak Pujiono, S.H., M.H.
Turut hadir dalam rapat Narasumber dari Bappenas Bapak Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, PhD, Direktur Sumber Daya Air, Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas dan Bapak Ahmad Zainudin, Kepala Subdirektorat Jalan, Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas. Serta dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit Organisasi di Kementerian PUPR.
Kegiatan Monitoring terkait penyusunan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan untuk memastikan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dan dalam upaya mendukung proses Monitoring serta dokumentasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan, biro hukum mengembangkan modul baru di Aplikasi JDIH yaitu SiMPeL (Sistem Monitoring Pembentukan Legislasi).
Selain itu, Agenda yang dibahas dalam rapat ini yaitu penyusunan Family Tree Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya memetakan hubungan antar-regulasi yang telah ada. Penyusunan Family Tree ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hierarki dan keterkaitan antar peraturan yang ada di Kementerian PUPR. Langkah ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau kekosongan regulasi, serta memberikan panduan yang lebih mudah bagi para pemangku kepentingan dalam mengakses dan memahami peraturan yang relevan.
Sebagai bagian dari persiapan Program Legislasi Kementerian PUPR Tahun 2025, Biro Hukum bersama Unit Organisasi terkait tengah melakukan identifikasi kebutuhan regulasi yang selaras dengan visi pembangunan infrastruktur berdasarkan arahan dalam kerangka regulasi. Usulan program legislasi ini diharapkan mampu mendukung agenda prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.