Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018
Penerima Penyediaan Rumah Khusus Tahun Anggaran 2018
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) Program Perumahan Terjangkau (National Affordabole Housing Program)
Penyusunan Konsepsi Pengaturan dan Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
| Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2008 | 24376 kali |
| Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2016 | 17538 kali |
| Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2016 | 16487 kali |
| Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2016 | 14720 kali |
| Keputusan Menteri Nomor 897/KPTS/M/2017 | 12969 kali |
Hari Ini: 15 Kemarin: 573
Minggu Ini: 4034 Bulan Ini: 12198
Total: 103833Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.
Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20,
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110,
Indonesia.
P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id