Produk Hukum Terbaru

Keputusan Menteri Nomor 587/KPTS/M/2019
08 Juli 2019   129 kali   198 kali

Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2019
01 Juli 2019   156 kali   190 kali

Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Keputusan Menteri Nomor 535/KPTS/M/2019
18 Juni 2019   958 kali   1313 kali

Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Surat Edaran Menteri Nomor 10/SE/M/2019
12 Juni 2019   351 kali   780 kali

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2019
12 Juni 2019   826 kali   1096 kali

Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional

 Statistik

 Link Terkait
 Statistik Pengunjung
Hari Ini: 520
Kemarin: 2162
Minggu Ini: 9329
Bulan Ini: 30558
Total: 432223

Sejak: September 2017
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id