Rapat Kerja Bidang Hukum Tahun 2025
Halo Sobat JDIH PU!
Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Rapat Kerja Bidang Hukum Tahun Anggaran 2025 di Balai Besar Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta (19/11/2025). Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Unit Kerja di Sekretariat Jenderal yang membidangi hukum. Rapat kerja ini bertujuan memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas penyusunan regulasi, serta memastikan advokasi hukum berjalan optimal demi meningkatkan kualitas layanan publik.
Rapat dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Bapak Wawan Yunarwanto, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya penyampaian masukan dan kendala dari setiap Unit Pemrakarsa. Hal ini diperlukan dalam penguatan peran Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
Pada sesi paparan, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi, dan Informasi Hukum, Ibu Era Rahmawati, S.H., menyampaikan perkembangan penyusunan Kerangka Regulasi 2025–2029 dan monitoring progres penyusunan regulasi Tahun 2025.
Melalui kegiatan monitoring progres penyusunan regulasi ini, diharapkan seluruh Unit Pemrakarsa dapat memberikan pembaruan data serta melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Kepala Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian, Bapak Agus Pramono, S.H., M.Si., memaparkan pelaksanaan advokasi hukum Tahun 2025. Biro Hukum melalui Bagian Advokasi Hukum dan Perjanjian memberikan layanan advokasi hukum terkait penanganan perkara, penyusunan perjanjian, serta penyusunan pertimbangan hukum.
Untuk layanan penyusunan perjanjian, telah memberikan layanan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. Sedangkan untuk layanan penyusunan pertimbangan hukum dilakukan untuk memperkuat basis keputusan dan pelaksanaan program strategis.
Melalui pelaksanaan advokasi hukum tersebut, Biro Hukum memastikan bahwa seluruh proses pembangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berlangsung sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Penyelenggaraan Rapat Kerja Bidang Hukum Tahun 2025 ini, menegaskan komitmen Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan penyusunan regulasi yang berkualitas serta advokasi hukum yang mampu mendukung pelaksanaan tugas kementerian secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik.
#JDIHPU
#KemenPU
#PU608
#RakerHukum
#RapatKerja
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak