Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
Sobat JDIH PU!
Biro Hukum Kementerian PU mengadakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu (25/11/2025). Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi II Kementerian Hukum, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan Kementerian Keuangan. Dalam Peraturan Menteri ini mewajibkan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) sebelum masyarakat atau badan usaha mendapatkan layanan publik tertentu. Aturan ini dibuat untuk memperkuat pencegahan korupsi serta memastikan setiap pemohon layanan telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Melalui aturan ini, berbagai layanan seperti perizinan usaha konstruksi asing, izin pengusahaan sumber daya air, pemanfaatan jalan nasional, hingga layanan pengujian laboratorium dan lapangan hanya dapat diproses jika status perpajakan pemohon dinyatakan valid. Jika status perpajakan dinyatakan tidak valid, permohonan layanan tidak dapat diproses dan hanya bisa diajukan kembali setelah kewajiban pajak diselesaikan. Keterangan status perpajakan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
KSWP dilakukan secara elektronik, sehingga memudahkan pemohon, dan pengawasan atas implementasinya dilakukan secara berjenjang oleh internal kementerian. Dengan cara ini, pemerintah berharap pelayanan publik menjadi lebih transparan, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha.
Aturan ini juga memperkuat mekanisme pengawasan internal. Setiap unit layanan wajib menyusun laporan tahunan mengenai jumlah permohonan dan status validasi pajak, yang kemudian dianalisis oleh unit pembina serta diawasi Inspektorat Jenderal.
Melalui kebijakan ini, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih bersih, akuntabel, dan efisien.
#JDIHPU
#KemenPU
#PU608
#KSWP
#KonfirmasiStatusWajibPajak
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak