Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 20/1961
26 September 1961   218 kali

Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 5/1960
24 September 1960   219 kali

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 43/1958
21 Juni 1958   280 kali

Penetapan Bagian Xv (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955*)

Undang-Undang Nomor 72/1957
19 Nopember 1957   322 kali

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 49/1957
26 Oktober 1957   316 kali

Penetapan Bagian Xv (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga)Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 1/1956
21 Januari 1956   295 kali

Mengadakan Jabatan Sekretaris Di Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga Dan Kementerian Perburuhan

Undang-Undang Nomor 19/1955
26 Oktober 1955   250 kali

Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 56/1954
29 Nopember 1954   265 kali

Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Peraturan Pemerintah Nomor 18/1953
16 April 1953   255 kali

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 20/1952
22 Pebruari 1952   311 kali

Susunan Dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 4/1952
08 Januari 1952   533 kali

Pengangkatan Ir. Ukar Bratakusumah Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 3/1951
15 Januari 1951   276 kali

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 200/1950
23 Juni 1950   220 kali

Pengangkatan R.s. Darmosoetanto Sebagai Direktur Bank Tabungan Pos Dari Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia Serikat.

Keputusan Presiden Nomor 49/1950
31 Januari 1950   230 kali

Penetapan Zeepatrouille Di Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Digabungkan Kepada Staf Angkatan Laut Dari Kementerian Pertahanan

Undang-Undang Nomor 41/1948
04 Oktober 1948   328 kali

mengadakan normalisasi dalam susunan Kementerian-kementerian

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id