Produk Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 36/1998
05 Maret 1998   207 kali

Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 33/1997
07 Oktober 1997   224 kali

Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34/1997
07 Oktober 1997   243 kali

Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

Undang-Undang Nomor 23/1997
19 September 1997   223 kali

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997
08 Juli 1997   273 kali

Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 69/1996
03 Desember 1996   347 kali

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996
17 Juni 1996   366 kali

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 41/1996
17 Juni 1996   225 kali

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27/1996
16 April 1996   176 kali

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan

Undang-Undang Nomor 4/1996
09 April 1996   354 kali

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH.

Keputusan Menteri Nomor 408/KPTS/M/1995
19 Oktober 1995   373 kali

Petunjuk Pelaksanaan Likuidasi NV. Volkshuisvesting

Peraturan Pemerintah Nomor 7/1995
21 April 1995   258 kali

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI.

Peraturan Pemerintah Nomor 48/1994
27 Desember 1994   213 kali

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 44/1994
26 Desember 1994   184 kali

Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

Peraturan Pemerintah Nomor 40/1994
09 Desember 1994   278 kali

Rumah Negara

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id