Produk Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 18/1953
16 April 1953   251 kali

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 20/1952
22 Pebruari 1952   271 kali

Susunan Dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 4/1952
08 Januari 1952   531 kali

Pengangkatan Ir. Ukar Bratakusumah Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 3/1951
15 Januari 1951   274 kali

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 200/1950
23 Juni 1950   217 kali

Pengangkatan R.s. Darmosoetanto Sebagai Direktur Bank Tabungan Pos Dari Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia Serikat.

Keputusan Presiden Nomor 49/1950
31 Januari 1950   227 kali

Penetapan Zeepatrouille Di Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Digabungkan Kepada Staf Angkatan Laut Dari Kementerian Pertahanan

Undang-Undang Nomor 41/1948
04 Oktober 1948   322 kali

mengadakan normalisasi dalam susunan Kementerian-kementerian

Peraturan Pemerintah Nomor 15/1947
10 Juni 1947   298 kali

Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Di Tiap-Tiap Kementerian

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id