Produk Hukum

Keputusan Presiden Nomor 114/1999
24 September 1999   369 kali

Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur

Undang-Undang Nomor 31/1999
16 Agustus 1999   49 kali

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30/1999
12 Agustus 1999   3427 kali

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan Presiden Nomor 91/1999
30 Juli 1999   310 kali

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

Keputusan Presiden Nomor 87/1999
30 Juli 1999   334 kali

Rumpun Jabatan Fungsional PNS

Instruksi Presiden Nomor 7/1999
15 Juni 1999   4691 kali

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 28/1999
19 Mei 1999   7287 kali

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 18/1999
07 Mei 1999   416 kali

Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 22/1999
07 Mei 1999   187 kali

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
07 Mei 1999   193 kali

Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
07 Mei 1999   208 kali

Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 07/1999
21 April 1999   235 kali

Perubahan Tarif Bea Meterai

Undang-Undang Nomor 8/1999
20 April 1999   228 kali

Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999
27 Pebruari 1999   245 kali

Penelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan beracun

Keputusan Menteri Nomor 379/KPTS/M/1998
01 September 1998   651 kali

Pola Perhitungan Harga Taksiran Dan Penilaian Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III (Tiga) Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id