Produk Hukum

Keputusan Presiden Nomor 24/1969
13 Maret 1969   249 kali

Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 14/1966
14 Januari 1966   309 kali

Membebaskan P. Soeparto Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Serta Mengangkat 3 Orang Sebagai Pembantu Menteri Koordinator Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 141/1965
25 Mei 1965   880 kali

Kompartemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Keputusan Presiden Nomor 39/1965
19 Pebruari 1965   200 kali

Penyaluran Aspal Melalui Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Undang-Undang Nomor 1/1964
20 Januari 1964   277 kali

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara 1962 No.40) Menjadi Undang-Undang

PP Pengganti Undang-Undang Nomor 6/1962
03 Agustus 1962   271 kali

Pokok-Pokok Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 20/1961
26 Desember 1961   279 kali

Tugas-Kewajiban Dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 20/1961
26 September 1961   213 kali

Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 5/1960
24 September 1960   215 kali

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 43/1958
21 Juni 1958   246 kali

Penetapan Bagian Xv (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955*)

Undang-Undang Nomor 72/1957
19 Nopember 1957   271 kali

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 49/1957
26 Oktober 1957   309 kali

Penetapan Bagian Xv (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga)Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 1/1956
21 Januari 1956   290 kali

Mengadakan Jabatan Sekretaris Di Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga Dan Kementerian Perburuhan

Undang-Undang Nomor 19/1955
26 Oktober 1955   219 kali

Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 56/1954
29 Nopember 1954   261 kali

Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id