Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 8/1974
06 Nopember 1974   265 kali

Pokok-Pokok Kepegawaian

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974
25 Juli 1974   210 kali

Tata Cara Penjualan Rumah Negeri

Keputusan Menteri Nomor 74/KPTS/M/1974
04 April 1974   250 kali

Penunjukan Pelaksanaan Wewenang Untuk Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri

Keputusan Presiden Nomor 13/1974
18 Maret 1974   184 kali

Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 16/1974
18 Maret 1974   307 kali

Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 39/1973
17 Nopember 1973   681 kali

Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 1/1970
12 Januari 1970   300 kali

Keselamatan Kerja

Keputusan Presiden Nomor 81/1969
16 Oktober 1969   289 kali

Menunjuk Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Ir. Sutami, Untuk Bertindak Selaku Menteri Pertanian

Keputusan Presiden Nomor 24/1969
13 Maret 1969   252 kali

Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 14/1966
14 Januari 1966   313 kali

Membebaskan P. Soeparto Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Serta Mengangkat 3 Orang Sebagai Pembantu Menteri Koordinator Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 141/1965
25 Mei 1965   884 kali

Kompartemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Keputusan Presiden Nomor 39/1965
19 Pebruari 1965   202 kali

Penyaluran Aspal Melalui Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Undang-Undang Nomor 1/1964
20 Januari 1964   292 kali

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara 1962 No.40) Menjadi Undang-Undang

PP Pengganti Undang-Undang Nomor 6/1962
03 Agustus 1962   284 kali

Pokok-Pokok Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 20/1961
26 Desember 1961   352 kali

Tugas-Kewajiban Dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id