Produk Hukum

Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2017
19 Juli 2017   1605 kali

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2017
19 Juni 2017   605 kali

Mitigasi Penanganan Dampak Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2017
12 Juni 2017   519 kali

Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 56/2017
31 Mei 2017   51 kali

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 09/PRT/M/2017
28 April 2017   353 kali

Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Mekanisme Sewa

Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2017
26 April 2017   381 kali

Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan

Peraturan Menteri Nomor 06/PRT/M/2017
04 April 2017   2559 kali

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017
30 Maret 2017   413 kali

Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2017
23 Maret 2017   3011 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2017
21 Maret 2017   12553 kali

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2017
09 Maret 2017   1098 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/Prt/M/2016 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.

Keputusan Menteri Nomor 132/KPTS/M/2017
09 Maret 2017   426 kali

Pembentukan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 07/SE/M/2017
07 Maret 2017   10260 kali

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2017
02 Maret 2017   467 kali

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional

Keputusan Menteri Nomor 113/KPTS/M/2017
02 Maret 2017   685 kali

Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id