Produk Hukum

Keputusan Menteri Nomor 587/KPTS/M/2018
29 Agustus 2018   578 kali

Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018

 

Keputusan Menteri Nomor 588/KPTS/M/2018
29 Agustus 2018   296 kali

Penerima Penyediaan Rumah Khusus Tahun Anggaran 2018

Keputusan Menteri Nomor 573/KPTS/M/2018
27 Agustus 2018   100 kali

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) Program Perumahan Terjangkau (National Affordabole Housing Program)

Surat Edaran Menteri Nomor 08/SE/M/2018
23 Agustus 2018   208 kali

Penyusunan Konsepsi Pengaturan dan Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2018
23 Agustus 2018   440 kali

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 559/KPTS/M/2018
20 Agustus 2018   51 kali

Tim Penyusunan Rencana Strategis Teknokratik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024

Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2018
15 Agustus 2018   823 kali

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 64/2018
13 Agustus 2018   72 kali

Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembagunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasi di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Menteri Nomor 533/KPTS/M/2018
07 Agustus 2018   26 kali

Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/KPTS/M/2018 tentang Pembentukan Tim Likuidasi Naamloze Venootschap Volkhuisvesting

Peraturan Presiden Nomor 62/2018
06 Agustus 2018   55 kali

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Keputusan Menteri Nomor 457/KPTS/M/2018
18 Juli 2018   42 kali

Pembentukan Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 

Peraturan Menteri Nomor 18/PRT/M/2018
09 Juli 2018   746 kali

Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan Dan Preservasi Jalan

Peraturan Menteri Nomor 19/PRT/M/2018
09 Juli 2018   4062 kali

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Keputusan Menteri Nomor 423/KPTS/M/2018
09 Juli 2018   105 kali

Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Tahun 2018

 

Surat Edaran Menteri Nomor 07/SE/M/2018
26 Juni 2018   1725 kali

Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id