Produk Hukum

Peraturan Menteri Nomor 26/PRT/M/2018
03 Desember 2018   517 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 25/PRT/M/2018
09 Nopember 2018   409 kali

Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2018
07 Nopember 2018   150 kali

Kesiap Siagaan Penanganan Bencana Banjir

Surat Edaran Menteri Nomor 10/SE/M/2018
29 Oktober 2018   15739 kali

Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019

Peraturan Presiden Nomor 83/2018
17 September 2018   418 kali

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Peraturan Menteri Nomor 23/PRT/M/2018
14 September 2018   1919 kali

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor  23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun 

Peraturan Menteri Nomor 22/PRT/M/2018
14 September 2018   16590 kali

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2018
14 September 2018   329 kali

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2018 Tentang Akreditasi Dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan

Keputusan Menteri Nomor 587/KPTS/M/2018
29 Agustus 2018   1827 kali

Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018

 

Keputusan Menteri Nomor 588/KPTS/M/2018
29 Agustus 2018   754 kali

Penerima Penyediaan Rumah Khusus Tahun Anggaran 2018

Keputusan Menteri Nomor 573/KPTS/M/2018
27 Agustus 2018   225 kali

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) Program Perumahan Terjangkau (National Affordabole Housing Program)

Surat Edaran Menteri Nomor 08/SE/M/2018
23 Agustus 2018   525 kali

Penyusunan Konsepsi Pengaturan dan Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2018
23 Agustus 2018   1223 kali

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 559/KPTS/M/2018
20 Agustus 2018   175 kali

Tim Penyusunan Rencana Strategis Teknokratik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024

Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2018
15 Agustus 2018   2241 kali

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id