Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/M/2017
06 Pebruari 2017   43 kali   111 kali
Nomor 01/PRT/M/2017 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 06 Pebruari 2017 Tanggal Pengundangan 17 Pebruari 2017
Berita Negara 299
Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol.

Abstrak

Peraturan Menteri ini dibuat, karena: 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, pemilihan badan usaha untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol dilakukan melalui pelelanga. 2. berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, jalan tol merupakan jenis infrastruktur yang perlu ditingkatkan dan dipercepat penyediaannya, guna mendukung perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global.

Katalog

Status

Masih Berlaku

Label

jalan

Pratinjau
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id