Keputusan Menteri Nomor 976/KPTS/M/2019
18 Oktober 2019   82 kali   223 kali
Nomor 976/KPTS/M/2019 Jenis Peraturan Keputusan Menteri
Tanggal Ditetapkan 18 Oktober 2019 Tanggal Pengundangan
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
Tentang

Pembentukan Indonesia Monitoring Committee On Engineering Services dalam Rangka Pelaksanaan Asean Mutual Recognition Arrangement On Engineering Services

Abstrak

Untuk mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi perdagangan jasa di antara negara-negara anggota WTO, maka telah disepakati ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) sebagai perjanjian perdagangan di bidang jasa antara negara-negara ASEAN dan kemudian untuk jasa profesi insinyur difasilitasi melalui ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services, serta untuk melaksanakan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services (CPC-8672) sesuai dengan Notification Letter Indonesia pada tanggal 29 Februari 2008

Katalog

Status Mencabut:

724/KPTS/M/2016
Pembentukan Indonesia Monitoring Committee on Engineering Services dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services Masa Bakti 2016-2019

Label

pengadaan b/j

Pratinjau
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id