Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019
20 Maret 2019   321580 kali   53933 kali
Nomor 07/PRT/M/2019 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 20 Maret 2019 Tanggal Pengundangan 25 Maret 2019
Berita Negara 319
Tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Abstrak

bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan menteri.

Katalog

Status Mengubah:

07/PRT/M/2011
Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi (31 Mei 2011)

Label

konstruksi

Pratinjau

Lampiran 1/

Lampiran 1/A. Standar Dokumen Kualifikasi JK .pdf

Lampiran 1/B. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan JK .pdf

Lampiran 1/C. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum JK .pdf

Lampiran 1/COVER JK .pdf

Lampiran 1/D. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan JK .pdf

Lampiran 1/E. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum JK .pdf

Lampiran 1/F. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan JK .pdf

Lampiran 1/G. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum JK .pdf

Lampiran 1/H. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Waktu Penugasan JK .pdf

Lampiran 1/I. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Lumsum JK .pdf

Lampiran 1/J. Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan JK .pdf

Lampiran 1/K. Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum JK.pdf

Lampiran 2/

Lampiran 2/A. Standar Dokumen Kualifikasi PK .pdf

Lampiran 2/B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan PK .pdf

Lampiran 2/C. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum PK .pdf

Lampiran 2/COVER PK .pdf

Lampiran 2/D. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan PK .pdf

Lampiran 2/E. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan PK .pdf

Lampiran 2/F. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum PK .pdf

Lampiran 2/G. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan PK .pdf

Lampiran 2/H. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan PK .pdf

Lampiran 2/I. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum PK.pdf

Lampiran 2/J. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan PK .pdf

Lampiran 2/K. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan PK .pdf

Lampiran 2/L. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum PK .pdf

Lampiran 2/M. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Harga Satuan PK.pdf

PermenPUPR07-2019.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id