Surat Edaran Menteri Nomor 10/SE/M/2018
29 Oktober 2018   7377 kali   2151 kali
Nomor 10/SE/M/2018 Jenis Peraturan Surat Edaran Menteri
Tanggal Ditetapkan 29 Oktober 2018 Tanggal Pengundangan
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
Tentang

Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019

Abstrak

Dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi melalui penyelenggaraan lelang dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019.

Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kenijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

Katalog

Status

Masih Berlaku

Label
Pratinjau

PK02 - Lampiran Lelang Dini - Pasca Satu File Harga Terendah HS.pdf

PK03 - Lampiran Lelang Dini - Pasca Satu File Harga Terendah LS.pdf

Batang Tubuh SE 10 2018.pdf

JK01 - Lampiran Lelang Dini - Standar Dokumen Kualifikasi.pdf

JK02 - Lampiran Lelang Dini - Kualitas dan Biaya Waktu Penugasan.pdf

JK03 - Lampiran Lelang Dini - Kualitas dan Biaya Lumsum.pdf

PK01 - Lampiran Lelang Dini - Pasca Satu File Harga Terendah Gabungan LS dan HS.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id