Peraturan Presiden Nomor 62/2018
06 Agustus 2018   175 kali   239 kali
Nomor 62/2018 Jenis Peraturan Peraturan Presiden
Tanggal Ditetapkan 06 Agustus 2018 Tanggal Pengundangan 10 Agustus 2018
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
Tentang

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Abstrak

bahwa untuk pelaksanaan perepatan pembangunan nasional guna memenuhi kebutuhan dasar serta
meningkatkan kesejahter aan mas yar akat, perlu dilakukan percepa an penye diaan tanah yang diperlukan, dalam penyediaan tanah yang di perlukan untuk pembangunan nasional, seringkali terhambat oleh
keadaan dimana tanah yang akan di gunakan, telah dikuasai dan digunakan masyarakat dengan itikad baik
dalam jangka waktu yang lama.

Katalog

Status Mencabut:

Perpres No. 56/2017
Peraturan Presiden Nomor 56/2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

Label

lainnya

Pratinjau
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id