Keputusan Menteri Nomor 573/KPTS/M/2018
27 Agustus 2018   52 kali   65 kali
Nomor 573/KPTS/M/2018 Jenis Peraturan Keputusan Menteri
Tanggal Ditetapkan 27 Agustus 2018 Tanggal Pengundangan
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
Tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918/KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) Program Perumahan Terjangkau (National Affordabole Housing Program)

Abstrak

Dalam pelaksanaan Loan Agreement National Affordable Housing Program (NAHP) Nomor 8717-ID antara Pemerintah Indonesia dan International Banks for Reconstruction and Development, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918 / KPTS / M /2017 tentang Pembentukan Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) Program Perumahan Terjangkau (National Affordable Housing Program) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 397/KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 918 / KPTS / M / 2017

Katalog

Status Mengubah:

918/KPTS/M/2017
Pembentukan Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) Program Perumahan Terjangkau (National Affordabole Housing Program)

Label
Pratinjau
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id