Peraturan Presiden Nomor 16/2018
13 Maret 2018   1252 kali   1170 kali
Nomor 16/2018 Jenis Peraturan Peraturan Presiden
Tanggal Ditetapkan 13 Maret 2018 Tanggal Pengundangan 22 Maret 2018
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Mewujudkan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan  pemenuhan  nilai  manfaat  yang  sebesar-besarnya (value for money)  dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan  produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha  Kecil,  dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan

Katalog

Status Mengubah:

4 Tahun 2015
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Label

pengadaan b/j

Pratinjau
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id