Produk Hukum Terbaru
  1. Beranda
  2. produk hukum detail
Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2017
Unduh
19 Juni 2017   603 kali   471 kali
Nomor 11/SE/M/2017 Jenis Peraturan Surat Edaran Menteri
Tanggal Ditetapkan 19 Juni 2017 Tanggal Pengundangan
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
Tentang

Mitigasi Penanganan Dampak Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Abstrak

Percepatan pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat  dapat membawa dampak ikutan yang bersifat negatif  berupa gugatan hukum dan permasalahan sosial kemasyarakatan.
Katalog

Status

Masih Berlaku
Label

hukum

Pratinjau
 Pencarian Cepat
Pencarian Detail Pencarian Khusus
 Statistik

 Label Produk Hukum
air auditor asn bangunan gedung jalan jalan tol jembatan keuangan konstruksi penelitian pengawasan perumahan hukum pengadaan b/j pedoman pembiayaan permukiman lainnya kepegawaian
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

Selengkapnya
 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

Selengkapnya
 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id

Selengkapnya