Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2016
25 Pebruari 2016   99 kali   129 kali
Nomor 08/PRT/M/2016 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 25 Pebruari 2016 Tanggal Pengundangan 03 Maret 2016
Berita Negara 353
Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahan nomenklatur Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri ini berisikan 1 Lampiran mengenai Aspek Verifiikasi Pertanggungjawaban Anggaran.

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Katalog

Status Mencabut:

03/PRT/M/2006
Petunjuk Pelaksanaan Veifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Label

keuangan

Pratinjau

Lamp-PermenPUPR08-2016.pdf

PermenPUPR08-2016.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id