Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2016
25 Pebruari 2016   2697 kali   1375 kali
Nomor 07/PRT/M/2016 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 25 Pebruari 2016 Tanggal Pengundangan 02 Maret 2016
Berita Negara 347
Tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan pada setiap organisasi, unit kerja, atau satuan kerja dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 ini terdiri dari 6 lampiran, yaitu:
1. Format Naskah Dinas
2. Penyusunan Naskah Dinas
3. Penomoran Naskah Dinas Dan Kode Identifikasi Otoritas Pejabat Penandatangan Naskah Dinas
4. Matriks Kewenangan Pendatanganan
5. Lambang Negara, Logo, Kop, Cap, Map, dan Sampul Naskah Dinas
6. Pengendalian Naskah Dinas

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Katalog

Status Mencabut:

10/PRT/M/2011
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum (15 September 2011)

Label

lainnya

Pratinjau

PermenPUPR07-2017/

PermenPUPR07-2017/Lamp1-PermenPUPR07-2016.pdf

PermenPUPR07-2017/Lamp2-PermenPUPR07-2016.pdf

PermenPUPR07-2017/Lamp3-PermenPUPR07-2016.pdf

PermenPUPR07-2017/Lamp4-PermenPUPR07-2016.pdf

PermenPUPR07-2017/Lamp5-PermenPUPR07-2016.pdf

PermenPUPR07-2017/Lamp6-PermenPUPR07-2016.pdf

PermenPUPR07-2017/PermenPUPR07-2016.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id