Peraturan Menteri Nomor 06/PRT/M/2016
15 Pebruari 2016   155 kali   208 kali
Nomor 06/PRT/M/2016 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 15 Pebruari 2016 Tanggal Pengundangan 19 Pebruari 2016
Berita Negara 265
Tentang

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Kompleksitas pemasalahan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menuntut adanya pelayanan advokasi hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang lebih efektif dan efisien;

Mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sudah tidak sesuai dengan tata pemerintahan dan ketatanegaraan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Katalog

Status Mencabut:

600/PRT/M/2005
Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (23 Desember 2005)

Label

hukum

Pratinjau

Lmp-PermenPUPR06-2016.pdf

PermenPUPR06-2016.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id