Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2016
05 Pebruari 2016   450 kali   465 kali
Nomor 04/PRT/M/2016 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 05 Pebruari 2016 Tanggal Pengundangan 11 Pebruari 2016
Berita Negara 225
Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Dalam rangka melaksanakan pemberian tunjangan kinerja sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri ini terdiri dari 7 Lampiran, yaitu:
1. Format Daftar Hadir Pegawai
2. Format Surat
3. Tabel Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja
4. Tabel Prosentase Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Mengambil Cuti
5. Tabel Konversi Waktu
6. Format Pencatatan Kehadiran Pegawai
7. Format Laporan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Peraturan Menteri PUPR ini mencabut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;

Katalog

Status Mencabut:

39/PRT/M/2012
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat

Label

keuangan

Pratinjau

Lmp1-PermenPUPR04-2016.pdf

Lmp2-PermenPUPR04-2016.pdf

Lmp3-PermenPUPR04-2016.pdf

Lmp4-PermenPUPR04-2016.pdf

Lmp5-PermenPUPR04-2016.pdf

Lmp6-PermenPUPR04-2016.pdf

Lmp7-PermenPUPR04-2016.pdf

PermenPUPR04-2016.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id