Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2016
05 Pebruari 2016   817 kali   220 kali
Nomor 05/PRT/M/2016 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 05 Pebruari 2016 Tanggal Pengundangan 22 Pebruari 2016
Berita Negara 276
Tentang

Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Abstrak

Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Serta untuk meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efesiensi dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri ini terdiri dari 6 Lampiran, yaitu:
1. Format Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Pokok Tahan Gempa Dan Desain Prototipe Bangunan Gedung Sederhana 1 (Satu) Lantai
3. Tahapan Penyelenggaraan Imb Berdasarkan Penggolongan Bangunan Gedung
4. Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan, Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis, Surat Pertimbangan Teknis Oleh Tabg
5. Retribusi Imb
6. Contoh Dokumen IMB

Katalog

Status Mencabut:

24/PRT/M/2007
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (09 Agustus 2007)

Label

bangunan gedung

Pratinjau

Lmp-PermenPUPR05-2016.pdf

PermenPUPR05-2016.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id