Produk Hukum Terbaru
  1. Beranda
  2. produk hukum detail
Peraturan Menteri Nomor 33/PRT/M/2016
Unduh
07 Nopember 2016   1317 kali   804 kali
Nomor 33/PRT/M/2016 Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 07 Nopember 2016 Tanggal Pengundangan 20 Desember 2016
Berita Negara 1941
Tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Abstrak

Penyelenggaraan Dak Bidang Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Bidang Perumahan yang menjadi pembinaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkannya Peraturan Menteri ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

* Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, khususnya pada Buku III tentang Agenda Pengembangan Wilayah dalam rangka mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian Prioritas Nasional diperlukan suatu pedoman untuk penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur yang optimal dan tepat sasaran.

* Pemerintah dapat memberikan Dana Alokasi Khusus untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Katalog

Status Dicabut:

Permen PUPR No. 21/KPTS/M/2017
Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakya (02 Nopember 2017)

Label

pembiayaan

Pratinjau

Lamp5-Permen33-2016.pdf

Lamp6-Permen33-2016.pdf

Lamp7-Permen33-2016.pdf

Permen33-2016.pdf

Lamp1-Permen33-2016.pdf

Lamp2-Permen33-2016.pdf

Lamp3-Permen33-2016.pdf

Lamp4-Permen33-2016.pdf

 Pencarian Cepat
Pencarian Detail Pencarian Khusus
 Statistik

 Label Produk Hukum
air auditor asn bangunan gedung jalan jalan tol jembatan keuangan konstruksi penelitian pengawasan perumahan hukum pengadaan b/j pedoman pembiayaan permukiman lainnya
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

Selengkapnya
 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

Selengkapnya
 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id

Selengkapnya