Peraturan Presiden Nomor 45/2016
14 Mei 2016   100 kali   102 kali
Nomor 45/2016 Jenis Peraturan Peraturan Presiden
Tanggal Ditetapkan 14 Mei 2016 Tanggal Pengundangan 16 Mei 2016
Lembar Negara 95 Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Abstrak

Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 berisikan:

1. Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;

2. Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;

penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun kedua pemerintahan Kabinet Kerja berdampak terhadap penyusunan pagu indikatif, maka perlu pengaturan khusus mengenai penetapan pagu indikatif.

Peraturan Presiden ini berisikan 2 lampiran:
1. Lampiran I tentang Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah
2. Lampiran II tentang Pagu Indikatif Kemetnerian/Lembaga

Katalog

Status

Masih Berlaku

Label

lainnya

Pratinjau

Lamp2-Perpres45-2016.pdf

Lamp-Perpres03-2016.pdf

Perpres45-2016.pdf

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id