Undang-Undang Nomor 14/1985
30 Desember 1985   9523 kali   15 kali
Nomor 14/1985 Jenis Peraturan Undang-Undang
Tanggal Ditetapkan 30 Desember 1985 Tanggal Pengundangan
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Tentang

Mahkamah Agung

Abstrak

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, maka perlu menetapkan Undang-Undang yang mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum Acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945; TAP MPR No. III/MPR/1978; UU No. 14 Tahun 1970 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Kedudukan Mahkamah Agung (sebagai Lembaga Tinggi Negara dan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan), Tempat Kedudukan Mahkamah Agung di Ibukota Negara RI; Susunan Mahkamah Agung (terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Panitera Mahkamah Agung, Sekjen Mahkamah Agung; Kekuasaan Mahkamah Agung adalah berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, Sengketa tentang mengadili dan permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Hukum Acara bagi Mahkamah Agung. CATATAN: - UU ini mencabut UU No. 13 Tahun 1965 sepanjang mengenai ketentuan tentang Mahkamah Agung. - UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 1985.

Katalog

Status Diubah:

5
Mahkamah Agung (15 Januari 2004)

Label
Pratinjau
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783, (021) 723-5217
E: jdih@pu.go.id