Undang-Undang Nomor 30/2002
27 Desember 2002   8765 kali   263 kali
Nomor 30/2002 Jenis Peraturan Undang-Undang
Tanggal Ditetapkan 27 Desember 2002 Tanggal Pengundangan
Lembar Negara Tambahan Lembar Negara
Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

ABSTRAK : - Lembaga Pemerintah yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Tujuan Pembentukan KPK; Dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK berasaskan pada Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum dan Proporsionalitas; Tugas, Wewenang dan Kewajiban; Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi; Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Susunan Organisasi; Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi; Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan; Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Rehabilitasi dan Kompensasi; Pembiayaan; Ketentuan Pidana. CATATAN : - UU ini mencabut Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; Pasal 70, Pasal 10 s.d. 19 bab VII UU No. 28 Tahun 1999. - UU ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002.

Katalog

Status

Masih Berlaku

Label
Pratinjau
 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id