Filter Berdasarkan Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Nomor 225/KPTS/M/2016
26 April 2016   10 kali

Penetapan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 226/KPTS/M/2016
26 April 2016   7 kali

Pembentukan Tim Peneliti Internal dalam Rangka Hibah Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Keputusan Menteri Nomor 193/KPTS/M/2016
08 April 2016   4 kali

Tim Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan yang Menangani Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Keputusan Menteri Nomor 194/KPTS/M/2016
08 April 2016   89 kali

Pembentukan Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 161/KPTS/M/2016
31 Maret 2016   21 kali

Penetapan Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2016

 

Keputusan Menteri Nomor 148/KTPS/M/2016
28 Maret 2016   13 kali

Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Program Satu Juta Rumah Untuk Rakyat Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 

Keputusan Menteri Nomor 88/KPTS/M/2016
07 Maret 2016   35 kali

Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Gubernur Melalui Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Perumahan Tahun 2016

Keputusan Menteri Nomor M.HH-14.KP.07.05
29 Pebruari 2016   22 kali

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Anugerah Litigasi Konstitusi

Keputusan Menteri Nomor 65/KPTS/M/2016
24 Pebruari 2016   11 kali

Pembentukan Tim Peneliti Dalam Rangka Alih Status Barang Milik Negara Tanah Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Inftastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatt

Keputusan Menteri Nomor 41/KPTS/M/2016
10 Pebruari 2016   1261 kali

Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 01/KPTS/M/2015
12 Januari 2015   238 kali

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017

Keputusan Menteri Nomor 02/KPTS/M/2015
12 Januari 2015   215 kali

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017

Keputusan Menteri Nomor 659/KPTS/M/2014
31 Desember 2014   383 kali

Penugasan Tim Teknis dalam Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Menteri Nomor 646/KPTS/M/2014
22 Desember 2014   194 kali

Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 646/KPTS/M/2014
22 Desember 2014   612 kali

Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id