Filter Berdasarkan Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Nomor 602/KPTS/M/2016
15 Agustus 2016   71 kali

Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 365/KPTS/M/2016
13 Juni 2016   52 kali

Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 364.1/KPTS/M/2016
10 Juni 2016   60 kali

Pembentukan Tim Pemutahiran Peta Bahaya Gempa Bumi Indonesia Tahun 2016 Dan Penyiapan Pusat Studi Gempa Bumi Nasional

Keputusan Menteri Nomor 235.1/KPTS/M/2016
28 April 2016   47 kali

Penunjukan Koordinator, Tim Reviu, Dan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 194/KPTS/M/2016
08 April 2016   51 kali

Pembentukan Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor M.HH-14.KP.07.05
29 Pebruari 2016   10 kali

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Anugerah Litigasi Konstitusi

Keputusan Menteri Nomor 41/KPTS/M/2016
10 Pebruari 2016   710 kali

Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 01/KPTS/M/2015
12 Januari 2015   207 kali

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017

Keputusan Menteri Nomor 02/KPTS/M/2015
12 Januari 2015   203 kali

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017

Keputusan Menteri Nomor 659/KPTS/M/2014
31 Desember 2014   272 kali

Penugasan Tim Teknis dalam Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Menteri Nomor 646/KPTS/M/2014
22 Desember 2014   181 kali

Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 646/KPTS/M/2014
22 Desember 2014   290 kali

Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 293/KPTS/M/2014
10 Juni 2014   1444 kali

Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Nomor 403/KPTS/M/2013
21 Nopember 2013   233 kali

Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga

Keputusan Menteri Nomor 463/KPTS/M/2013
12 Nopember 2013   296 kali

Pembentukan Pusat Tata Kelola Wilayah Sungai (Center For River Basin Organization And Management)

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id