Filter Berdasarkan Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Nomor 976/KPTS/M/2019
18 Oktober 2019   82 kali

Pembentukan Indonesia Monitoring Committee On Engineering Services dalam Rangka Pelaksanaan Asean Mutual Recognition Arrangement On Engineering Services

Keputusan Menteri Nomor 977/KPTS/M/2019
18 Oktober 2019   41 kali

Pembentukan Indonesia Monitoring Committee On Architectural Services dalam Rangka Pelaksanaan Asean Mutual Recognition Arrangement On Architectural Services

Keputusan Menteri Nomor 1013/KPTS/M/2019
18 Oktober 2019   182 kali

Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tapak Umum yang Diperoleh Melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Keputusan Menteri Nomor 587/KPTS/M/2019
08 Juli 2019   1939 kali

Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Keputusan Menteri Nomor 535/KPTS/M/2019
18 Juni 2019   3830 kali

Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Keputusan Menteri Nomor 288/KPTS/M/2019
20 Maret 2019   8879 kali

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis  Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 287.1/KPTS/M/2019
18 Maret 2019   118 kali

Penundaan Pemberlakuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 Tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan

Keputusan Menteri Nomor 176/KPTS/M/2019
18 Pebruari 2019   1341 kali

Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Serta Penerima Pembangunan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama Tahun Anggaran 2019

Keputusan Menteri Nomor 122/KPTS/M/2019
06 Pebruari 2019   314 kali

Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prioritas Tahun 2019

Keputusan Menteri Nomor 93/KPTS/M/2019
24 Januari 2019   4064 kali

Komite Keselamatan Bangunan Gedung

Keputusan Menteri Nomor 73/KPTS/M/2019
21 Januari 2019   112 kali

Penetapan Lokasi Serta Besaran Bantuan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2019

Keputusan Menteri Nomor 12/KPTS/M/2019
14 Januari 2019   2098 kali

Penetapan Harga Dasar Air Permukaan

Keputusan Menteri Nomor 984/KPTS/M/2018
04 Desember 2018   4268 kali

Besaran Tunjangan Kinerja, Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 587/KPTS/M/2018
29 Agustus 2018   7403 kali

Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018

 

Keputusan Menteri Nomor 588/KPTS/M/2018
29 Agustus 2018   1393 kali

Penerima Penyediaan Rumah Khusus Tahun Anggaran 2018

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id