Filter Berdasarkan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2017
28 Juli 2017   136 kali

Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2017
28 Juli 2017   1678 kali

Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (Design And Build)

Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2017
19 Juli 2017   421 kali

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2017
12 Juni 2017   74 kali

Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 09/PRT/M/2017
28 April 2017   111 kali

Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Mekanisme Sewa

Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2017
26 April 2017   153 kali

Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan

Peraturan Menteri Nomor 06/PRT/M/2017
04 April 2017   495 kali

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2017
23 Maret 2017   402 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2017
21 Maret 2017   1340 kali

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2017
09 Maret 2017   131 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/Prt/M/2016 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.

Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2017
02 Maret 2017   72 kali

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional

Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/M/2017
06 Pebruari 2017   43 kali

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol.

Peraturan Menteri Nomor 36/PRT/M/2016
09 Desember 2016   53 kali

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Nomor 35/PRT/M/2016
30 Nopember 2016   115 kali

Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 34/PRT/M/2016
08 Nopember 2016   172 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id