Filter Berdasarkan Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 09/2011
12 Mei 2011   255 kali

Rencana Aksi Penyegahan Dan pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Instruksi Presiden Nomor 04/2011
17 Pebruari 2011   167 kali

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Presiden Nomor 3/2010
21 April 2010   228 kali

Program Pembangunan Yang Berkeadilan

Instruksi Presiden Nomor 1/2010
19 Pebruari 2010   182 kali

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Instruksi Presiden Nomor 03/2009
27 Maret 2009   100 kali

Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, dan Cagar Budaya Tertentu

Instruksi Presiden Nomor 2/2009
09 Pebruari 2009   190 kali

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 5/2008
22 Mei 2008   295 kali

Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009

Instruksi Presiden Nomor 2/2008
05 Mei 2008   186 kali

Penghematan Energi Dan Air

Instruksi Presiden Nomor 2/2007
16 Mei 2007   189 kali

Percepatan Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah

Instruksi Presiden Nomor 5/2004
09 Desember 2004   209 kali

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 04/2004
02 Desember 2004   325 kali

Pengambilan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara Dan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Instruksi Presiden Nomor 6/2001
24 April 2001   150 kali

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 2/2001
21 Pebruari 2001   190 kali

Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia Presiden Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 7/1999
15 Juni 1999   2028 kali

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 05/1990
06 September 1990   282 kali

Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id