Filter Berdasarkan Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 80/2003
11 Maret 2003   262 kali

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 81/2003
11 Maret 2003   286 kali

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Keputusan Presiden Nomor 82/2003
11 Maret 2003   281 kali

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Keputusan Presiden Nomor 11/2003
03 Maret 2003   336 kali

MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Keputusan Presiden Nomor 10/2003
21 Pebruari 2003   216 kali

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 98/2003
12 Pebruari 2003   277 kali

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1993

Keputusan Presiden Nomor 99/2003
12 Pebruari 2003   249 kali

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SENGETI, PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Keputusan Presiden Nomor 9/2003
27 Januari 2003   257 kali

TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

Keputusan Presiden Nomor 8/2003
27 Januari 2003   249 kali

PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Keputusan Presiden Nomor 6/2003
23 Januari 2003   213 kali

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG ENERGI DAN SUMBER-SUMBER MINERAL

Keputusan Presiden Nomor 7/2003
23 Januari 2003   241 kali

PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA

Keputusan Presiden Nomor 4/2003
21 Januari 2003   287 kali

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Keputusan Presiden Nomor 5/2003
21 Januari 2003   269 kali

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI

Keputusan Presiden Nomor 3/2003
21 Januari 2003   265 kali

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Keputusan Presiden Nomor 2/2003
17 Januari 2003   303 kali

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id