Filter Berdasarkan Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 87/2003
11 Nopember 2003   262 kali

TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

Keputusan Presiden Nomor 88/2003
11 Nopember 2003   229 kali

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2002

Keputusan Presiden Nomor 63/2003
08 Nopember 2003   335 kali

DEWAN GULA INDONESIA

Keputusan Presiden Nomor 21/2003
04 Nopember 2003   252 kali

PENGESAHAN PROTOCOL 9 DANGEROUS GOODS (PROTOKOL 9 BARANG-BARANG BERBAHAYA)

Keputusan Presiden Nomor 77/2003
14 Oktober 2003   336 kali

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Keputusan Presiden Nomor 78/2003
14 Oktober 2003   202 kali

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 79/2003
14 Oktober 2003   223 kali

PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA

Keputusan Presiden Nomor 35/2003
06 Oktober 2003   212 kali

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI B

Keputusan Presiden Nomor 36/2003
06 Oktober 2003   238 kali

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL

Keputusan Presiden Nomor 37/2003
06 Oktober 2003   263 kali

PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL CITARUM RAJAMANDALA DAN JEMBATAN TOL MOJOKERTO SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL

Keputusan Presiden Nomor 38/2003
06 Oktober 2003   248 kali

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003

Keputusan Presiden Nomor 39/2003
06 Oktober 2003   206 kali

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU, PENGADILAN NEGERI BONTANG, DAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Keputusan Presiden Nomor 40/2003
06 Oktober 2003   274 kali

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Keputusan Presiden Nomor 41/2003
06 Oktober 2003   303 kali

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Keputusan Presiden Nomor 42/2003
06 Oktober 2003   365 kali

HONORARIUM BAGI ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN TUNJANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id