Filter Berdasarkan Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 81/1969
16 Oktober 1969   302 kali

Menunjuk Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Ir. Sutami, Untuk Bertindak Selaku Menteri Pertanian

Keputusan Presiden Nomor 24/1969
13 Maret 1969   268 kali

Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 14/1966
14 Januari 1966   328 kali

Membebaskan P. Soeparto Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Serta Mengangkat 3 Orang Sebagai Pembantu Menteri Koordinator Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 141/1965
25 Mei 1965   906 kali

Kompartemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Keputusan Presiden Nomor 39/1965
19 Pebruari 1965   221 kali

Penyaluran Aspal Melalui Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Keputusan Presiden Nomor 4/1952
08 Januari 1952   554 kali

Pengangkatan Ir. Ukar Bratakusumah Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 3/1951
15 Januari 1951   297 kali

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 200/1950
23 Juni 1950   239 kali

Pengangkatan R.s. Darmosoetanto Sebagai Direktur Bank Tabungan Pos Dari Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia Serikat.

Keputusan Presiden Nomor 49/1950
31 Januari 1950   248 kali

Penetapan Zeepatrouille Di Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Digabungkan Kepada Staf Angkatan Laut Dari Kementerian Pertahanan

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id