Filter Berdasarkan Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 24/1969
13 Maret 1969   249 kali

Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 14/1966
14 Januari 1966   309 kali

Membebaskan P. Soeparto Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Serta Mengangkat 3 Orang Sebagai Pembantu Menteri Koordinator Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 141/1965
25 Mei 1965   880 kali

Kompartemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Keputusan Presiden Nomor 39/1965
19 Pebruari 1965   200 kali

Penyaluran Aspal Melalui Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Keputusan Presiden Nomor 4/1952
08 Januari 1952   531 kali

Pengangkatan Ir. Ukar Bratakusumah Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim

Keputusan Presiden Nomor 3/1951
15 Januari 1951   274 kali

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 200/1950
23 Juni 1950   217 kali

Pengangkatan R.s. Darmosoetanto Sebagai Direktur Bank Tabungan Pos Dari Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia Serikat.

Keputusan Presiden Nomor 49/1950
31 Januari 1950   227 kali

Penetapan Zeepatrouille Di Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Digabungkan Kepada Staf Angkatan Laut Dari Kementerian Pertahanan

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id