Filter Berdasarkan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 95/2007
23 Oktober 2007   212 kali

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Peraturan Presiden Nomor 89/2007
03 September 2007   289 kali

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Peraturan Presiden Nomor 85/2007
03 Agustus 2007   248 kali

Tunjangan Data Spasial Nasional

Peraturan Presiden Nomor 30/2007
28 Juni 2007   243 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan Presiden Nomor 35/2007
28 Juni 2007   262 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional

Peraturan Presiden Nomor 36/2007
28 Juni 2007   299 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 37/2007
28 Juni 2007   224 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Peraturan Presiden Nomor 43/2007
28 Juni 2007   254 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 44/2007
28 Juni 2007   216 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

Peraturan Presiden Nomor 45/2007
28 Juni 2007   243 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Peraturan Presiden Nomor 46/2007
28 Juni 2007   231 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Presiden Nomor 47/2007
28 Juni 2007   239 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Peraturan Presiden Nomor 54/2007
28 Juni 2007   239 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawatan Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawatan, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknis Elektromedis

Peraturan Presiden Nomor 58/2007
28 Juni 2007   231 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Peraturan Presiden Nomor 59/2007
28 Juni 2007   248 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id