Filter Berdasarkan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 90/2012
30 Oktober 2012   299 kali

Badan Intelegen Negara

Peraturan Presiden Nomor 71/2012
07 Agustus 2012   402 kali

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 70/2012
31 Juli 2012   359 kali

Perubaan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 55/2012
23 Mei 2012   300 kali

Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Peraturan Presiden Nomor 12/2012
18 April 2012   361 kali

Penetapan Wilayah Sungai

Peraturan Presiden Nomor 33/2012
20 Maret 2012   347 kali

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Presiden Nomor 28/2012
16 Maret 2012   1504 kali

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali

Peraturan Presiden Nomor 13/2012
06 Pebruari 2012   3198 kali

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Peraturan Presiden Nomor 03/2012
05 Januari 2012   270 kali

Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Peraturan Presiden Nomor 92/2011
22 Desember 2011   249 kali

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 91/2011
22 Desember 2011   219 kali

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 87/2011
02 Desember 2011   2005 kali

Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun

Peraturan Presiden Nomor 88/2011
02 Desember 2011   368 kali

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi

Peraturan Presiden Nomor 83/2011
24 Nopember 2011   254 kali

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi

Peraturan Presiden Nomor 77/2011
18 Oktober 2011   239 kali

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id