Filter Berdasarkan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 56/2014
11 Juni 2014   338 kali

Rencan Tata Ruang Kepulauan Nusa Tengara

Peraturan Presiden Nomor 57/2014
11 Juni 2014   627 kali

Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Peraturan Presiden Nomor 58/2014
11 Juni 2014   131 kali

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Peraturan Presiden Nomor 43/2014
16 Mei 2014   257 kali

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 40/2014
24 April 2014   338 kali

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 29/2014
21 April 2014   298 kali

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 27/2014
17 April 2014   324 kali

Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Presiden Nomor 05/2014
06 Pebruari 2014   199 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Peraturan Presiden Nomor 71/2013
12 Nopember 2013   157 kali

Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Peraturan Presiden Nomor 57/2013
30 Agustus 2013   414 kali

Lembaga Adinistrasi Negara

Peraturan Presiden Nomor 55/2013
30 Juli 2013   303 kali

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 56/2013
30 Juli 2013   30 kali

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 58/2013
30 Juli 2013   41 kali

Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Presiden Nomor 33/2013
08 Mei 2013   246 kali

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Peraturan Presiden Nomor 88/2012
07 Desember 2012   818 kali

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id