Filter Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 85/2014
17 Oktober 2014   300 kali

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Peraturan Pemerintah Nomor 88/2014
17 Oktober 2014   237 kali

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 69/2014
12 September 2014   591 kali

Hak Guna Air

Peraturan Pemerintah Nomor 71/2014
12 September 2014   227 kali

Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah Nomor 53/2014
03 Juli 2014   273 kali

Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Peraturan Pemerintah Nomor 52/2014
30 Juni 2014   213 kali

Kawasan Ekonomi Khusus Mandhalika

Peraturan Pemerintah Nomor 50/2014
30 Juni 2014   182 kali

Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

Peraturan Pemerintah Nomor 51/2014
30 Juni 2014   187 kali

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

Peraturan Pemerintah Nomor 33/2014
16 Mei 2014   299 kali

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 31/2014
16 Mei 2014   278 kali

Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Peraturan Pemerintah Nomor 32/2014
16 Mei 2014   261 kali

Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014
24 April 2014   293 kali

Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24/2014
14 April 2014   231 kali

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Peraturan Pemerintah Nomor 21/2014
19 Maret 2014   58 kali

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Peraturan Pemerintah Nomor 09/2014
12 Pebruari 2014   257 kali

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id