Filter Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977
17 Mei 1977   285 kali

Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 4/1977
02 Pebruari 1977   299 kali

Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 16/1974
18 Maret 1974   562 kali

Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 39/1973
17 Nopember 1973   722 kali

Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya

Peraturan Pemerintah Nomor 1/1956
21 Januari 1956   312 kali

Mengadakan Jabatan Sekretaris Di Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga Dan Kementerian Perburuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 18/1953
16 April 1953   273 kali

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 20/1952
22 Pebruari 1952   441 kali

Susunan Dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 15/1947
10 Juni 1947   335 kali

Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Di Tiap-Tiap Kementerian

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id