Filter Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 20/1990
05 Juni 1990   226 kali

Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 8/1990
24 Maret 1990   302 kali

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN TOL.

Peraturan Pemerintah Nomor 3/1990
26 Januari 1990   251 kali

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah Nomor 04/1988
26 April 1988   327 kali

RUMAH SUSUN

Peraturan Pemerintah Nomor 14/1987
27 Juni 1987   456 kali

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
27 Juni 1987   176 kali

Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26/1985
31 Mei 1985   301 kali

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN.

Peraturan Pemerintah Nomor 38/1982
04 Desember 1982   268 kali

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 22/1982
12 Agustus 1982   165 kali

Tata Pengaturan Air

Peraturan Pemerintah Nomor 06/1981
25 Pebruari 1981   412 kali

Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

Peraturan Pemerintah Nomor 4/1978
25 Pebruari 1978   287 kali

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGADAAN JARINGAN JALAN TOL, SERTA KETENTUAN KETENTUAN PENGUSAHAANNYA

Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977
17 Mei 1977   247 kali

Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 4/1977
02 Pebruari 1977   282 kali

Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 16/1974
18 Maret 1974   320 kali

Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 39/1973
17 Nopember 1973   684 kali

Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id