Filter Berdasarkan Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri Nomor 07/SE/M/2014
29 Agustus 2014   206 kali

Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera

Surat Edaran Menteri Nomor 06/SE/M/2014
05 Agustus 2014   456 kali

Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK)

Surat Edaran Menteri Nomor 05/SE/M/2014
05 Agustus 2014   2893 kali

Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri Nomor 04/SE/M/2014
10 Juli 2014   294 kali

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Surat Edaran Menteri Nomor 01.1/SE/M/2014
30 Januari 2014   2367 kali

Perubahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 Perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2013
10 Desember 2013   524 kali

Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri Nomor 08/SE/M/2011
22 September 2011   884 kali

Standarisasi Penamaan (Nomenklatur) Instansi dan Penyebutan Jabatan dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri Nomor 06/SE/M/2011
13 September 2011   473 kali

Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Surat Edaran Menteri Nomor 04/SE/M/2011
01 April 2011   255 kali

Petunjuk Kode Identifikasi dan Cara Penomoran Surat Keluar di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri Nomor 07/SE/M/2010
17 Maret 2010   5952 kali

Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai

Surat Edaran Menteri Nomor 06/SE/M/2008
12 Mei 2008   192 kali

Tatacara Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id