Filter Berdasarkan Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri Nomor 18 /SE/M/2017
27 Oktober 2017   25 kali

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2017
10 Oktober 2017   52 kali

Perjanjian Antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

Surat Edaran Menteri Nomor 07/SE/M/2017
07 Maret 2017   110 kali

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 01/SE/M/2017
17 Januari 2017   59 kali

Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2016
24 Agustus 2016   4 kali

Penggunaan DAK Tambahan TA. 2016 Bidang Jalan dan Bidang Irigasi serta pemotongan alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2016

Surat Edaran Menteri Nomor 14/SE/M/2016
18 Agustus 2016   8 kali

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Dalam Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016 - 2020

Surat Edaran Menteri Nomor 13/SE/M/2016
10 Agustus 2016   10 kali

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2016
19 April 2016   143 kali

Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekrjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

Surat Edaran Menteri Nomor 66/SE/M/2015
03 Desember 2015   237 kali

Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri Nomor 61/SE/M/2015
18 Agustus 2015   370 kali

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 57/SE/M/2015
10 Juli 2015   148 kali

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)

Surat Edaran Menteri Nomor 06/SE/M/2015
13 April 2015   363 kali

Penggunaan Pakaian Kerja Dan Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 05/SE/M/2015
27 Maret 2015   156 kali

Tata Cara Penataan Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 04/SE/M/2015
19 Maret 2015   169 kali

Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013

Surat Edaran Menteri Nomor 01/SE/M/2015
18 Pebruari 2015   126 kali

Penggunaan Kop Surat dan Cap Dinas Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783, (021) 723-5217
E: jdih@pu.go.id