Filter Berdasarkan Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri Nomor 02/SE/M/2018
26 Pebruari 2018   644 kali

Pemberlakukan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan

Surat Edaran Menteri Nomor 18 /SE/M/2017
27 Oktober 2017   335 kali

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2017
10 Oktober 2017   1502 kali

Perjanjian Antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2017
19 Juni 2017   133 kali

Mitigasi Penanganan Dampak Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 07/SE/M/2017
07 Maret 2017   2939 kali

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 01/SE/M/2017
17 Januari 2017   2807 kali

Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2016
24 Agustus 2016   61 kali

Penggunaan DAK Tambahan TA. 2016 Bidang Jalan dan Bidang Irigasi serta pemotongan alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2016

Surat Edaran Menteri Nomor 14/SE/M/2016
18 Agustus 2016   63 kali

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Dalam Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016 - 2020

Surat Edaran Menteri Nomor 13/SE/M/2016
10 Agustus 2016   323 kali

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2016
19 April 2016   7138 kali

Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekrjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

Surat Edaran Menteri Nomor 66/SE/M/2015
03 Desember 2015   1553 kali

Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri Nomor 61/SE/M/2015
18 Agustus 2015   663 kali

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 57/SE/M/2015
10 Juli 2015   691 kali

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)

Surat Edaran Menteri Nomor 06/SE/M/2015
13 April 2015   548 kali

Penggunaan Pakaian Kerja Dan Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 05/SE/M/2015
27 Maret 2015   1019 kali

Tata Cara Penataan Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id