Filter Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15/2002
17 April 2002   245 kali

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Undang-Undang Nomor 16/2002
17 April 2002   189 kali

Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (traktat Mengenai Prinsip Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda Benda Langit Lainnya, 1967)

Undang-Undang Nomor 2/2002
08 Januari 2002   1575 kali

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22/2001
23 Nopember 2001   309 kali

MINYAK DAN GAS BUMI

Undang-Undang Nomor 20/2001
21 Nopember 2001   2177 kali

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19/2001
14 Nopember 2001   448 kali

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002

Undang-Undang Nomor 18/2001
09 Agustus 2001   303 kali

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 43/1999
30 September 1999   222 kali

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 42/1999
30 September 1999   333 kali

Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 41/1999
30 September 1999   280 kali

Kehutanan

Undang-Undang Nomor 31/1999
16 Agustus 1999   21 kali

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30/1999
12 Agustus 1999   3359 kali

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 28/1999
19 Mei 1999   7235 kali

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 18/1999
07 Mei 1999   297 kali

Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 22/1999
07 Mei 1999   157 kali

Pemerintahan Daerah

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id