Filter Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 27/2002
12 Nopember 2002   287 kali

PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT

Undang-Undang Nomor 25/2002
25 Oktober 2002   222 kali

PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Undang-Undang Nomor 22/2002
22 Oktober 2002   382 kali

GRASI

Undang-Undang Nomor 24/2002
22 Oktober 2002   278 kali

SURAT UTANG NEGARA

Undang-Undang Nomor 23/2002
22 Oktober 2002   258 kali

PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang Nomor 04/2002
04 Oktober 2002   268 kali

PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Undang-Undang Nomor 05/2002
04 Oktober 2002   312 kali

PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Undang-Undang Nomor 06/2002
04 Oktober 2002   259 kali

PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Undang-Undang Nomor 13/2002
04 Oktober 2002   199 kali

PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Undang-Undang Nomor 20/2002
23 September 2002   328 kali

KETENAGALISTRIKAN

Undang-Undang Nomor 02/2002
01 Agustus 2002   311 kali

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 18/2002
29 Juli 2002   290 kali

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Undang-Undang Nomor 19/2002
29 Juli 2002   348 kali

HAK CIPTA

Undang-Undang Nomor 21/2002
10 Juli 2002   246 kali

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002

Undang-Undang Nomor 17/2002
28 Juni 2002   217 kali

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id