Filter Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15/2004
19 Juli 2004   246 kali

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Undang-Undang Nomor 10/2004
22 Juni 2004   197 kali

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 07/2004
18 Maret 2004   213 kali

SUMBER DAYA AIR.

Undang-Undang Nomor 01/2004
14 Januari 2004   213 kali

PERBENDAHARAAN NEGARA

Undang-Undang Nomor 12/2003
03 Nopember 2003   258 kali

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 27/2003
22 Oktober 2003   270 kali

PANAS BUMI

Undang-Undang Nomor 19/2003
19 Juni 2003   253 kali

Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 17/2003
05 April 2003   311 kali

Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32/2002
28 Desember 2002   242 kali

PENYIARAN

Undang-Undang Nomor 31/2002
27 Desember 2002   311 kali

PARTAI POLITIK

Undang-Undang Nomor 30/2002
27 Desember 2002   8772 kali

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 29/2002
24 Desember 2002   459 kali

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

Undang-Undang Nomor 28/2002
16 Desember 2002   346 kali

BANGUNAN GEDUNG.

Undang-Undang Nomor 14/2002
04 Desember 2002   174 kali

PENGADILAN PAJAK

Undang-Undang Nomor 26/2002
12 Nopember 2002   260 kali

PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id