Filter Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13/2006
11 Agustus 2006   183 kali

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Undang-Undang Nomor 08/2006
18 April 2006   268 kali

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAl BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

Undang-Undang Nomor 02/2006
20 Maret 2006   173 kali

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

Undang-Undang Nomor 01/2006
03 Maret 2006   288 kali

BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2005
11 Nopember 2005   30 kali

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru Tentang Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 24/2005
13 Juni 2005   316 kali

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Undang-Undang Nomor 38/2004
18 Oktober 2004   372 kali

JALAN

Undang-Undang Nomor 32/2004
15 Oktober 2004   242 kali

PEMERINTAHAN DAERAH.

Undang-Undang Nomor 33/2004
15 Oktober 2004   171 kali

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Undang-Undang Nomor 25/2004
05 Oktober 2004   276 kali

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 24/2004
22 September 2004   263 kali

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

Undang-Undang Nomor 23/2004
22 September 2004   270 kali

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 19/2004
13 September 2004   240 kali

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22/2004
13 Agustus 2004   319 kali

KOMISI YUDISIAL

Undang-Undang Nomor 16/2004
26 Juli 2004   287 kali

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id