Filter Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 08/2009
13 Januari 2009   431 kali

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006

Undang-Undang Nomor 04/2009
12 Januari 2009   188 kali

Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 01/2009
12 Januari 2009   207 kali

Penerbangan

Undang-Undang Nomor 05/2009
12 Januari 2009   177 kali

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009
12 Januari 2009   1489 kali

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 39/2008
06 Nopember 2008   237 kali

Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 36/2008
23 September 2008   193 kali

Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 14/2008
30 Juli 2008   571 kali

Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 16/2008
07 Mei 2008   222 kali

PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.

Undang-Undang Nomor 18/2008
07 Mei 2008   283 kali

Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 17/2008
07 Mei 2008   193 kali

Pelayaran

Undang-Undang Nomor 12/2008
28 April 2008   239 kali

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Undang-Undang Nomor 11/2008
21 April 2008   332 kali

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Undang-Undang Nomor 48/2007
28 Desember 2007   210 kali

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 45/2007
06 Nopember 2007   320 kali

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id