Filter Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 09/1985
19 Juni 1985   337 kali

Perikanan

Undang-Undang Nomor 05/1984
29 Juni 1984   198 kali

Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3/1982
01 Pebruari 1982   259 kali

Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 13/1980
29 Desember 1980   385 kali

Jalan

Undang-Undang Nomor 11/1980
27 Oktober 1980   334 kali

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA SUAP.

Undang-Undang Nomor 11/1974
26 Desember 1974   384 kali

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN

Undang-Undang Nomor 8/1974
06 Nopember 1974   266 kali

Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 1/1970
12 Januari 1970   302 kali

Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 1/1964
20 Januari 1964   297 kali

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara 1962 No.40) Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20/1961
26 September 1961   223 kali

Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 5/1960
24 September 1960   220 kali

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 43/1958
21 Juni 1958   294 kali

Penetapan Bagian Xv (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955*)

Undang-Undang Nomor 72/1957
19 Nopember 1957   336 kali

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 49/1957
26 Oktober 1957   316 kali

Penetapan Bagian Xv (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga)Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Undang-Undang Nomor 19/1955
26 Oktober 1955   268 kali

Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id