Filter Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
07 Mei 1999   183 kali

Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
07 Mei 1999   204 kali

Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 8/1999
20 April 1999   224 kali

Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23/1997
19 September 1997   210 kali

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4/1996
09 April 1996   343 kali

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH.

Undang-Undang Nomor 24/1992
13 Oktober 1992   266 kali

Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 14/1992
12 Mei 1992   2261 kali

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 5/1992
21 Maret 1992   326 kali

Banda Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 4/1992
10 Maret 1992   417 kali

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Undang-Undang Nomor 5/1990
10 Agustus 1990   239 kali

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 1/1987
28 Januari 1987   376 kali

Kamar Dagang Dan Industri

Undang-Undang Nomor 16/1985
31 Desember 1985   326 kali

UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN

Undang-Undang Nomor 16/1985
31 Desember 1985   289 kali

Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
30 Desember 1985   9625 kali

Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 13/1985
27 Desember 1985   359 kali

UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI.

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id