Filter Berdasarkan lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 48/2016
31 Oktober 2016   155 kali

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Keputusan Menteri Nomor 865.1/KPTS/M/2016
27 Oktober 2016   269 kali

Tim Teknis Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Periode 2016 - 2017

Keputusan Menteri Nomor 869/KPTS/M/2016
27 Oktober 2016   226 kali

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kemetnerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 691.2/KPTS/M/2016
30 Agustus 2016   182 kali

Penunjukan Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 13/SE/M/2016
10 Agustus 2016   1334 kali

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 23/PRT/M/2016
22 Juni 2016   231 kali

Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 51/2016
14 Juni 2016   440 kali

Batas Sempadan Pantai

Keputusan Menteri Nomor 365/KPTS/M/2016
13 Juni 2016   72 kali

Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2016
23 Mei 2016   1134 kali

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 45/2016
14 Mei 2016   106 kali

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Peraturan Menteri Nomor 17/PRT/M/2016
02 Mei 2016   203 kali

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 235.1/KPTS/M/2016
28 April 2016   91 kali

Penunjukan Koordinator, Tim Reviu, Dan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2016
25 April 2016   160 kali

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Keputusan Menteri Nomor 161/KPTS/M/2016
31 Maret 2016   0 kali

Penetapan Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2016

 

Keputusan Presiden Nomor 11/2016
30 Maret 2016   44 kali

Program Penyusunan Peraturan Presiden

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id