Filter Berdasarkan konstruksi

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2017
10 Oktober 2017   52 kali

Perjanjian Antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 45/SE/DK/2017
30 Januari 2017   4 kali

Tata Cara Penyampaian Usulan dan Penyusunan Konsep Rekomendasi Penetapan Pemenang Pelelangan/Seleksi/Peringkat Teknis yang Ditetapkan Oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Pengguna Anggaran (PA)

Surat Edaran Menteri Nomor 01/SE/M/2017
17 Januari 2017   59 kali

Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 991/KPTS/M/2016
09 Desember 2016   8 kali

Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020

Peraturan Pemerintah Nomor 54/2016
21 Nopember 2016   6 kali

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2016
30 September 2016   4 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/Prt/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

Surat Edaran Menteri Nomor 14/SE/M/2016
18 Agustus 2016   8 kali

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Dalam Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016 - 2020

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2016
19 April 2016   143 kali

Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekrjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 17/SE/DB/2012
21 Nopember 2012   19 kali

Penyampaian Buku Dokumen Pengadaan Pekerjaan Fisik dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 2) untuk Pekerjaan Konstruksi (Pemborong) Jalan dan Jembatan

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783, (021) 723-5217
E: jdih@pu.go.id