Filter Berdasarkan konstruksi

Peraturan Menteri Nomor 18/PRT/M/2018
09 Juli 2018   308 kali

Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan Dan Preservasi Jalan

Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2018
24 Januari 2018   3950 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Keputusan Menteri Nomor 897/KPTS/M/2017
13 Nopember 2017   10503 kali

Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2017
10 Oktober 2017   4493 kali

Perjanjian Antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

Surat Edaran Menteri Nomor 01/SE/M/2017
17 Januari 2017   3922 kali

Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Nomor 991/KPTS/M/2016
09 Desember 2016   308 kali

Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020

Peraturan Pemerintah Nomor 54/2016
21 Nopember 2016   451 kali

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2016
30 September 2016   268 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/Prt/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

Surat Edaran Menteri Nomor 14/SE/M/2016
18 Agustus 2016   218 kali

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Dalam Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016 - 2020

Instruksi Menteri Nomor 04/IN/M/2016
31 Mei 2016   25 kali

Penerbitan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2016
19 April 2016   13733 kali

Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekrjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
27 Desember 2010   9 kali

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
05 Agustus 2010   13 kali

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010
06 Januari 2010   6 kali

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
30 Mei 2000   9 kali

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id